oleh

Pandangan dan Sikap Politik 9 Tahun JMGR ,”Pemerintah Belum Berikan Solusi Konkrit”

Pekanbaru-Riau, SURYAMEDIAINDONESIA.COM

Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) di deklarasikan pada 9 (sembilan) tahun lalu. Pada dasarnya JMGR didirikan untuk merespon kondisi ekosistem dan masyarakat gambut yang secara massif mengalami perubahan. JMGR berdiri pada Tanggal 31 Maret 2010, melalui hasil kongres masyarakat gambut, yang diselenggarakan di Pekanbaru yang diikuti oleh perwakilan masyarakat gambut dari 32 (tiga puluh dua) desa dari 5  lima) dan 12 (dua belas) NGO Riau sebagai pendukung.

Dalam perjalanannya di tahun ke-9 (sembilan) ini, JMGR sudah melewati tahun ke-3 (tiga) pada Tahun 2017 lalu. kini keanggotaan JMGR semakin bertambah sudah berkembang menjadi 7 (tujuh) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Rokan Hilir dan menyebar di 30 (tiga puluh) kecamatan dan 135 (seratus tiga puluh lima) desa basis.

“SAIFULLAH, Ketua Majelis Pusat Gambut Riau ( MPGR ) pada peringatan Hari Lahir ke-9 (sembilan) tahun Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) Tahun 2019, yang di selenggarakan pada Minggu (31/03/2019) bertempat di Sekretariat JMGR di Jl.Mekar Sari, Gang Pandan Sari, No.6 Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Menyampaikan, “bahwa deklarasi JMGR pada 9 (sembilan) tahun lalu, merupakan momentum kebangkitan masyarakat gambut dalam mendorong model-model pengelolaan gambut yang arif dan selaras dengan alam.

Dalam perjalanannya, organisasi ini tidak serta merta menjadi besar dan masif, namun konsistensi masyarakat gambutlah yang menguatkan yang mampu menjadi ormas gambut pertama yang terbesar di Riau dan bahkan secara nasional”, papar SAIFULLAH.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal JMGR, ISNADI ESMAN menegaskan, ” dikesempatan peringatan Harlah ke-9 (sembilan) tahun ini, kita merilis pandangan dan sikap politik JMGR, hal ini menyangkut soal kebijakan-kebijakan pemerintah tentang gambut yang dalam pandangan JMGR masih belum memberikan solusi konkrit dalam penanganan persoalan gambut di Indonesia, Riau pada khususnya.

Diawal tahun ini lebih dari 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) Ha gambut mengalami kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Rupat, Dumai, Kepulauan Meranti Siak dan Pelalawan. Sebanyak 13 (tiga belas) orang masyarakat ditetapkan sebagai tersangka pembakaran, nihil dari
korporasi yang nyata lahannya mengalami kebakaran, seperti PT.Sumber Sawit Sejahtera di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan”, jelas ISNADI.

“Dan JMGR melihat bahwa penetapan Desa Peduli Gambut dan program pembasahan gambut yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) dan institusi lainnya, masih belum mampu menjawab dari persoalan substansi
tentang permasalahan ekosistem dan masyarakat gambut. Belum lagi berbicara Perhutanan Sosial (PS).

Hari ini ada 52.000 (lima puluh dua ribu) Ha usulan Perhutanan Sosial (PS) yang JMGR fasilitasi namun belum ada tanda – tanda akan disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)”, ungkap ISNADI ESMAN.

“Bagi Pemerintah, membangun koordinasi dan kerjasama dalam perlindungan, perbaikan dan pengelolaan gambut merupakan keniscayaan untuk dibangun dengan kolaborasi bersama masyarakat sipil dan ormas sebagaimana JMGR.

Kebijakan Pemerintah, tidak akan mencapaikan hasil optimal ketika mengabaikan eksistensi masyarakat gambut.

Untuk itu, kami dari ormas gambut dan masyarakat gambut Riau dalam momentum peringatan Harlah ke – 9 (sembilan) tahun JMGR ini, menegaskan kepada Pemetintah hari ini dan Pemerintah yang akan datang. Bahwa kebijakan gambut yang menyeluruh, implementatif serta berpihak terhadap masyarakat itu merupakan hal pokok yang harus menjadi perhatian khusus secara serius”, pungkas ISNADI ESMAN kepada media ini melalui WA nya Minggu (31/03/19) sekitar pukul 20.15 WIB. (Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *